Politik Luar Negeri ~ Alpha of Eridanus

Prinsip- Prinsip Politik Luar Negeri

1. Negara Indonesia menjalankan politik damai

2. Berorientasi pada kepentingan nasional

3. Mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa- bangsa yang masih terjajah

4. Menolak penjajaha dalam segala bentuk

5. Meningkatkan kemandirian bangsa

6. Negara Indonesia bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing- masing.

7. Negara Indonesia memperkuat sendi- sendi hukum Internasional dan organisasi Internasional

8. Indonesia membantu melaksanakan keadilan sosial Internasional dengan berpedoman pada Piagam PBB

9. Bersama PBB, Indonesia membantu perjuangan kemerdekaan bangsa- bangsa yang masih terjajah.

Sifat- Sifat Politik Luar Negeri

1. Bebas Aktif
2. Demokratis
3. Anti kolonialisme
4. Mengabdi pada kepentingan nasionalisme

Perkembangan Politik Luar Negeri

a. Masa Awal Kemerdekaan

dimulai sejak Soekarno dan Moh. Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah pada 17 agustus 1945, bagaimanapun juga telah membawa bangsa ini menuju suatu Era yang baru dimana Indonesia resmi menjadi sebuah Negara. Sebagai sebuah negara yang baru tentu saja Indonesia membutuhkan pengakuan dari Negara lain bahwa negara Indonesia sudah berdiri dan siap untuk menjadi anggota dari komunitas Internasional. Landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia dinyatakan melalui maklumatdan pidato-pidato Presiden Soekarno yang dikeluarkan beberapa saat setelah kemerdekaan, Maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945, yang diantaranya memuat hal-halsebagai berikut:

1. Politik damai dan hidup berdampingan secara damai.

2. Politik Tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.

3. Politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi,politik dan lain-lain.

4. Politik berdasarkan piagam PBB.

Berdasarkan maklumat tersebut sesungguhnya telah jelas prinsip yang digunakanIndonesia dalam pelaksanaan Politik Luar Negerinya, yaitu kebijakan untuk bertetangga baik dengan semua negara-negara di kawasan, kebijakan tidak turut campur tangan urusandomestik negara lain dan mengacu pada Piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Tetapi, kedatangan sekutu yang berniat melucuti senjata Tentara Jepang menimbulkan ancaman bagi kemerdekaan yang baru diraih karena sekutu ternyata ditunggangi oleh NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Tindakan ini jelas memperlihatkan sikap Pemerintah Belanda yang tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan berniat menanamkan kembali kekuasaannya atas Indonesia. Kedatangan Belanda ini semakin memperparah situasi pasca kemerdekaan. Ditengah kondisi membangun negeri ini mulai dari NOL, Indonesia harus melawan pasukan sekutu dan NICA demi mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Pada masa pasca kemerdekaan (1945-1950), keadaan ekonomi indonesia sangatlah buruk dan militer Indonesia hanya mengandalkan sisa-sisa dari penjajah Jepang. Keputusan untuk melawan Belanda secara frontal adalah keputusan yang salah, sehingga diplomasidianggap sebagai cara yang tepat untuk memperoleh pengakuan dari dunia luas. Pihak-pihak yang mendukung jalur diplomasi seperti Sutan Sjahrir beranggapan bahwa diplomasi adalah jalan keluar yang paling realistis agar Republik Indonesia di akui secara de facto oleh dunia internasional khususnya pengakuan kedaulatan dari Belanda. Hal ini perlu dilakukan karena pada saat itu, Belanda adalah pihak yang termasuk dalam pemenang Perang Dunia IIsedangkan Indonesia sama sekali belum dikenal di dunia internasional. Pada saat itu,proklamasi kemerdekaan pun belum banyak diketahui oleh orang karena keterbatasan teknologi komunikasi. Sehingga, pengakuan dunia internasional menjadi penting sebagai modal awal menghadapi kolonialisme Belanda. Pada bulan November 1945, Belanda menutup pintu perdagangan luar negeri RI sehingga menghambat ekspor Indonesia. Kondisi ekonomi yang parah semakin memburukdengan banyaknya barang yang bertumpuk di dalam negeri. Berbagai peperanganpun terjadi antara sekutu dan Indonesia dalam perebutan kekuasaan. Untuk mengupayakan pengakuan Indonesia dari negara lain, pada Agustus 1946, Soekarno mengirimkan beras sebagai bantuan Indonesia untuk rakyat India yang sedang dilanda bencana kelaparan. Diplomasi ini dikenal dengan diplomasi beras. Pemerintah India membalas dengan mengirimkan obat-obatan, pakaian, dan mesin yang dibutuhkan Indonesia. Ini dinilai sebagai keberhasilan awal dari proses diplomasi Indonesia menuju NKRI.

Alpha of Eridanus

Politik Luar Negeri

Related Post